quiscalusmexicanus.org – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) mengemukakan bahwa iuran wajib dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan program makan siang gratis.
Menurut Celios, klaim pemerintah yang menyatakan bahwa iuran Tapera tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu ditinjau ulang. Hal ini dikarenakan dana tersebut diinvestasikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), yang merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana.
Analisis Celios menunjukkan bahwa pemerintah mendorong lembaga-lembaga investasi milik negara untuk meningkatkan investasi mereka pada SBN, termasuk dana dari Tapera. Estimasi menunjukkan bahwa dari total Rp135 triliun dana Tapera, sekitar Rp61 triliun dapat diarahkan untuk pembelian SBN, yang mencakup 37% dari target penerbitan SBN sebesar Rp160 triliun pada tahun 2024.
Celios menyatakan kekhawatiran bahwa penggunaan dana Tapera tidak terbatas pada sektor perumahan, melainkan juga untuk mendanai program-program pemerintah lainnya seperti IKN dan makan siang gratis. Institusi ini menyuarakan kecurigaan masyarakat tentang penggunaan dana tersebut, terutama mengingat skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan pengelolaan dana publik di masa lalu, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan tentang potensi efek negatif dari iuran Tapera terhadap lapangan kerja, dengan prediksi bahwa kebijakan ini dapat mengurangi jumlah pekerja sebanyak 466,83 ribu. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan negara sebesar Rp20 miliar, ia menilai bahwa jumlah tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang mungkin terjadi di sektor lain.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, juga menyatakan skeptisisme terhadap klaim pemerintah bahwa Tapera dapat mengurangi masalah kekurangan rumah. Huda menyarankan agar kebijakan Tapera hanya diwajibkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, serta menganjurkan agar pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh korporasi besar untuk memungkinkan penggunaannya dalam program perumahan rakyat.
Celios menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan perumahan yang terjangkau melalui APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan menunda proyek-proyek besar seperti IKN yang menggunakan dana APBN.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah bahwa iuran Tapera digunakan untuk mendanai proyek-proyek Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis atau pembangunan IKN. Moeldoko menegaskan bahwa Tapera beroperasi secara independen dari APBN dan menjamin transparansi melalui komite yang dipimpin oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.